Kamis, 20 September 2018

Berita Terkini

PERINGATAN HARI KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE 73 TAHUN 2018

PERINGATAN HARI KEMERDEKAAN...

  17/8/2018 – Hari kemerdekaan negara Republik...

PENERAPAN MODEL-MODEL PEMBELAJARAN DALAM DIKLAT

PENERAPAN MODEL-MODEL PEMBELAJARAN...

Oleh : Safrudin Salem   A. Pendahuluan Dalam...

DIKLAT DI WILAYAH KERJA PENINGKATAN KOMPETENSI PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN DILINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KAB. SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2018

DIKLAT DI WILAYAH...

  2/7/2018 – Kegiatan Diklat Di Wilayah...

MEDIA DALAM DUNIA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

MEDIA DALAM DUNIA...

Oleh :  Hanafi Pelu   A.  Latar Belakang...

KaKanwil Kementerian Agama Prov. Maluku (kegiatan Diklat Teknis Substantif Penyulu Agama non PNS angkatan VI, VII dan Diklat Pelayan Publik serta Diklat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Tahun 2018) :                             (R. Def Mochtar Ha

KaKanwil Kementerian Agama...

Dalam rangka memberikan pemahaman agama yang...

KaKanwil Kementerian Agama Prov. Maluku (kegiatan Diklat Teknis Substantif Penyulu Agama non PNS angkatan VI, VII dan Diklat Pelayan Publik serta Diklat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Tahun 2018) :                             (R. Def Mochtar Ha

KaKanwil Kementerian Agama Prov. Maluku (kegiatan...

Dalam rangka memberikan pemahaman agama yang baik, Kementerian Agama terus membangun dialog kerukunan internal dan eksternal kerukunan umat beragama dan juga Kementerian Agama menempatkan penyuluh agama non PNS sebagai garda...

PENERAPAN MODEL-MODEL PEMBELAJARAN DALAM DIKLAT

PENERAPAN MODEL-MODEL PEMBELAJARAN DALAM DIKLAT

Oleh : Safrudin Salem   A. Pendahuluan Dalam kegiatan belajar mengajar, salah satu kemampuan dan keahlian professional utama yang harus dimiliki oleh para pendidik  adalah kemampuan bidang pendidikan dan ketenaga pengajaran, khususnya...

KEGIATAN RAMADHAN TAHUN 2016

KEGIATAN RAMADHAN TAHUN 2016

BDK Ambon, (9/6/2016) -  Dalam rangka menyambut dan memuliakan Ramadhan 1437 HIJRIAH yang dimulai tanggal 6 Juni 2016 ini, Balai Diklat Keagamaan Ambon melaksanakan kegiatan dibulan Ramadhan  yaitu Sholat Dzuhur...

Artikel Ilmiah

PENERAPAN MODEL-MODEL PEMBELAJARAN DALAM DIKLAT

PENERAPAN MODEL-MODEL PEMBELAJARAN DALAM DIKLAT

Oleh : Safrudin Salem   A. Pendahuluan Dalam kegiatan belajar mengajar, salah...

MEDIA DALAM DUNIA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

MEDIA DALAM DUNIA PENDIDIKAN DAN...

Oleh :  Hanafi Pelu   A.  Latar Belakang Pendidikan merupakan proses yang...

ANALISIS IMPLEMENTASI POLA TRAINIG NEED ANALYSIS DALAM PERENCANAAN PROGRAM DIKLAT

ANALISIS IMPLEMENTASI POLA TRAINIG NEED...

Oleh: Heldy Monasophia Titarsole   Abstrak   Persaingan dunia global, regional dan nasional saat...

«
»

 

Bdkambon (1/10/16). Aparatur sipil negara yang berada di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) harus memahami bidang tentang keprotokolan, karena dengan keprotokolan kita akan memahami bagaimana cara memperlakukan tamu dan kita akan faham cara menerima tamu termasuk pelaksanaan upacara Bendera, Pembukaan atau Upacara Penutupan dll.

Diklat Di Tempat Kerja (DDTK) Keprotokolan yang dilaksanakan di Kemenag Kab. SBT selama 4 hari (26-29 September 2016) dibuka oleh Kepala Kantpr Kemenag Kab. SBT yang diwakili oleh Kasubag TU Kemenag SBT Moksen Mahu, S.Ag, dalam sambutannya beliau mengingatkan kembali tentang 5 budaya kerja yang harus dimiliki ASN Kementerian Agama. Dalam pengertian luas protokoler adalah seluruh hal yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan baik dalam kedinasan/kantor maupun masyarakat.


Dalam UU No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan Pasal I yang dimaksud dengan:

1.       Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.

2.        Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara dan undangan lain.

3.       Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain.

4.       Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.

5.       Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.

6.       Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.

7.       Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.

8.       Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.

9.       Tamu Negara adalah pemimpin negara asing yang berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau pribadi ke negara Indonesia.

10.   Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan Keprotokolan.

11.   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Kasubag TU Balai Diklat Keagamaan Ambon mewakili Kepala Balai Diklat Keagamaan Ambon dalam sambutannya kembali menekankan tentang integritas, profesionalitas, inovatif , tanggung jawab dan keteladanan yang harus dimiliki oleh setiap aparatur Kementerian Agama.