Senin, 10 Desember 2018

Dalam rangka memberikan pemahaman agama yang baik, Kementerian Agama terus membangun dialog kerukunan internal dan eksternal kerukunan umat beragama dan juga Kementerian Agama menempatkan penyuluh agama non PNS sebagai garda terdepan untuk membangun kerukunan umat beragama.

Saat ini penyuluh agama non PNS direkrut oleh Kementerian Agama secara besar-besaran, dan penyuluh agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha bahkan disatu kecamatan tercatat terdapat 8 orang yang ditempatkan untuk mengembang tugas melayani masyarakat.

Penyuluh agama merupakan teladan serta panutan, sekaligus rujukan, dan tempat bertanya masyarakat tentang hal ikhwal keagamaan. Penyuluh agama mengembang fungsi penting sebagai penyambung lidah pemerintah, sehingga setiap kebijakan pemerintah terkait keagamaan harus dipahami dengan baik dan mencerahkan.

Untuk Kementerian Agama terus mendorong penguatan kapasitas penyuluh baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Para Da’I, pendeta, pastor dan juru penerang atau penyuluh agama dan kita semua didorong terus untuk mencerahkan masyarakat dengan pemahaman agama yang moderasi (Islam rahmatan lil’alamin, kristen protestan dan katolik ajaran cinta kasih, hindu ajaran ahisma, budha dengan nilai keserderhanaan dan konfusionisme dengan ajaran kebijaksanaan).

Melalui pemahaman agama dan dakwah yang moderasi dan tercerahkan akan menjadi senjata yang ampuh untuk mencegah dan menghindarkan masyarakat dari berbagai bentuk tindakan, radikal, terorisme dan penyakit sosial lainnya.

Tugas utama ASN di Kementerian Agama adalah melayani masyarakat, melayani umat beragama sesuai dengan konsepsi negara yang didalamnya mengatur pembagian peran pemerintah untuk melayani.

Seluruh ASN dikementerian Agama adalah orang-orang pilihan, artinya terpilih, diangkat dan diberikan kehormatan dengan mengembang tugas penting sebagai pelayan, itulah nilai yang membedakan kita dengan masyarakat. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang baik sementera kita Kementerian Agama hadir dengan peran utama yaitu memberikan sentuhan pelayanan.

Kemuliyaan dan kehormatan ASN di Kementerian Agama untuk melayani masyakat, tidak sebatas hanya mengembang tugas dari pemerintah atau negara, tapi lebih dari itu kita semua telah ditakdirkan oleh Allah SWT, sebagai pelayan kepada seluruh umat beragama. Setiap agama tentu mengajarkan pesan-pesan yang sama, bahwa sebaik-baiknya manusia menurut agama adalah mereka yang paling banyak memberi kepada sesama.

Untuk diketahui implementasi layanan publik di Kementerian Agama bukanlah sesuatu yang bernilai fiksi tapi realitas. Untuk menjawab tantangan dari realitas tersebut maka secara internal kelembagaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, pada tahun ini akan menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Penerapan sistem pelayanan yang berbasis pada data dan teknologi digital ini merupakan wujud dan komitmen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku untuk mengefektifkan layanan publik kepada masyarakat, seperti yang diamantkan oleh negara. Penerapan sistem ini tidak sekedar untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan publik tapi lebih dari itu yakni untuk menjaga dan menciptakan transparansi sistem pelayanan, dari Kementerian Agama kepada masyarakat. PTSP adalah solusi untuk memangkas tata kelola dan dan prosedur layanan yang berhubungan dengan administrasi maupun prijinan di Kementerian Agama yang cepat, tepat, akuntabel dan transparan.

Provinsi Maluku berada pada peringkat ketiga nasional sebagai wilayah paling rukun setelah Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur, hal ini menunjukan usaha pembangunan kerukunan umat beragama diwilayah ini mengalami perubahan dan kemajuan pasca konflik horizontal yang pernah melanda negeri ini. Namun harus dipahami bahwa dinamika kerukunan umat beragama akan selalu mengalami fluktuasi perubahan yang mengarah pada gesekan dan konflik. Sersuai data INSEP tahun 2017 menyebutkan konflik yang terjadi ditengah masyarakat pada umumnya dilatari oleh agama. Kenapa agama sering kali menjadi pemicu lahirnya konflik ditengah masyarakat, ini harus dicermati, karena tidak mungkin agama yang esensinya diturunkan oleh Tuhan untuk menciptakan perdamaian justru dijadikan sebagai sumber penyebab konflik.

Dalam konteks ini maka kita semua dapat memaknai dan memberikan pemahaman bagi seluruh pemeluk agama agar memandang agama bukan dari sisi eksternal, sebab akan menyebabkan banyak tafsiran yang tentu berbeda. Umat beragama harus dituntun untuk memahami agama secara internal yang menjadi esensi dan keutamaan dari seluruh ajaran agama yaitu memanusiakan manusia. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku saat ini terus mengembangkan program pembangunan kerukunan umat beragama, secara internal Kemenag aktif mengulirkan program peningkatan kualitas peribadatan melalui dialog internal umat beragama.

Sementara dari sisi eksternal Kementerian Agama mengajak seluruh masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama, TNI dan Polri untuk selalu aktif bersama membangun dialog lintas agama dengan tujuan agar harmonisasi kerukunan umat beragama terus mengalami kemajuan dan Provinsi Maluku dapat menjadi pusat studi atau claster kerukunan umat beragama di Indonesia.

Melalui momontem Diklat ini KaKanwil berharap seluruh peserta Diklat Substantif Penyuluh non PNS, Diklat Kerukunan Umat Beragama, dan Diklat Pelayanan Publik Kementerian Agama Provinsi Maluku dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan membentuk sikap ASN agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, menjadi aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatua bangsa, serta dapat melahirkan Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama yang berkualitas, berintegritas, profesional, inovatif, bertanggung jawab dan menjadi teladan ditengah-tengah kehidupan sosial bermasyarakat. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku pada akhir sambutannya juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Balai Diklat Keagamaan bapak Dr. H. Abdul Kahar, M.Pd.I, karena telah melaksanakan program kediklatan ini dan juga banyak melakukan perubahan yang signifikan dalam hal pelayan pada Balai Diklat Keagamaan Ambon.