Rabu, 12 Desember 2018

 

Bdkambon (1/10/16). Aparatur sipil negara yang berada di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) harus memahami bidang tentang keprotokolan, karena dengan keprotokolan kita akan memahami bagaimana cara memperlakukan tamu dan kita akan faham cara menerima tamu termasuk pelaksanaan upacara Bendera, Pembukaan atau Upacara Penutupan dll.

Diklat Di Tempat Kerja (DDTK) Keprotokolan yang dilaksanakan di Kemenag Kab. SBT selama 4 hari (26-29 September 2016) dibuka oleh Kepala Kantpr Kemenag Kab. SBT yang diwakili oleh Kasubag TU Kemenag SBT Moksen Mahu, S.Ag, dalam sambutannya beliau mengingatkan kembali tentang 5 budaya kerja yang harus dimiliki ASN Kementerian Agama. Dalam pengertian luas protokoler adalah seluruh hal yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan baik dalam kedinasan/kantor maupun masyarakat.


Dalam UU No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan Pasal I yang dimaksud dengan:

1.       Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.

2.        Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara dan undangan lain.

3.       Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain.

4.       Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.

5.       Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.

6.       Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.

7.       Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.

8.       Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.

9.       Tamu Negara adalah pemimpin negara asing yang berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau pribadi ke negara Indonesia.

10.   Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan Keprotokolan.

11.   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Kasubag TU Balai Diklat Keagamaan Ambon mewakili Kepala Balai Diklat Keagamaan Ambon dalam sambutannya kembali menekankan tentang integritas, profesionalitas, inovatif , tanggung jawab dan keteladanan yang harus dimiliki oleh setiap aparatur Kementerian Agama.