Top
    bdkambon@kemenag.go.id
(0911) 362488

Tentang Kami

Sejarah Balai Diklat Keagamaan Ambon

POTRET BALAI DIKLAT KEAGAMAAN AMBON

1. SEJARAH BERDIRINYA BDK AMBON.

Pendahuluan

Keberadaan sebuah organisasi publik dapat dipandang sebagai sarana untuk memenuhi tuntutan pelayananyang terbaik kepada masyarakatyang makin maju dan kompleks. Oleh sebab itu salah satu aset yang tidak dapat dilepaspisahkan dari adanya sebuah organisasi publik adalah keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas, karena keberhasilan suatu organisasi ditentukan dari kualitas orang-orang yang berada di dalamnya.Untukitu, pengembangan SDM melaluipendidikandanpelatihanmenjadifokusyang sangat penting.

Berdasarkan tuntutan pengembangan sumberdaya manusia melalui lembaga kediklatan dimaksud, maka keberadaan Balai Pendidikan dan Pelatihan sebagai kebutuhan organisasi dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama sangat diharapkan. Oleh karena itu Berdasarkan KMA No. 18/1978 tanggal 16 Maret 1978 dengan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) No. B251./I/MENPAN/3/1978 tanggal 6 Maret 1978, maka didirikanlah Balai Penataran Guru Agama (BPGA) sebanyak 6 Balai yang tersebar di 6 propinsi  untuk seluruh wilayah Indonesia, termasuk salah satunya adalah BPGA di Surabaya yang mewakili untuk Indonesia bagian Timur.

Selanjutnya terjadi perkembangan bahwa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT), maka kemudian Departemen Agama menyesuaikan dan berdasarkan KMA No. 45/1981 tanggal 23 Mei 1981 dengan persetujuan MENPAN No. B 504/I/MENPAN/5/1981 Tahun 1981 telah mencabut KMA No. 18 Tahun 1878 dan telah ditetapkan pembentukan Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama sebanyak 12 buah sebagai pengganti Nomenklatur dari Balai Penataran Guru Agama.

Pendirian Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan Ambon.

Berdasarkan SuratKeputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok,  Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kodya dan Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan.Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan bertanggung jawab langsung kepada Sekjen Departemen Agama C.q Pusdiklat Departemen Agama dengan struktur Organisasi sebagai berikut:

  1. Kepala Balai Diklat
  2. Sub Bagian Tata Usaha
  3. Seksi Diklat Guru Agama
  4. Seksi DiklatTenagaTeknis Keagamaan

Pada saat itu, sekalipun telah dikeluarkannya KMA 45 Tahun 1981 tersebut, Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan dalam melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan hanya terfokus kepada Pegawai Administrasi, sedangkan Pendidikan dan Pelatihan Guru masih dilaksanakan oleh Kanwil Departemen Agama Provinsi.

       Sejalan dengan perkembangan Pendidikan dan pertumbuhan Madrasah di Lingkungan Departemen Agama di berbagai Daerah, padatahun 2002 lahirInstruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengalihan Perencanaan Program dan anggaran serta Pelaksanaan Diklat di  Lingkungan Departemen Agama, maka sejak terbitnya Instruksi Menteri Agama tersebut seluruh kegiatan Diklat baik Diklat tenaga Administrasi maupun Diklat Tenaga Teknis Keagamaan sepenuhnya dilaksanakan oleh Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan dan Balai Diklat tersebut tidak lagi dibawah Sekjen Kementrian Agama tetapi bertanggungjawab Kepada Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama C.q Pusdiklat Tenaga Administrasi dan Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan.

       Kemudian dalam perjalanannya pada tanggal 24 Juni tahun  2004 nomenklatur  Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan berubah menjadi Balai Diklat Keagamaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 345 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan sebagai Unit Pelaksana Teknis di Daerah dengan struktur organisasi sebagai Berikut :

 

  1. KepalaBalaiDiklat
  2. Sub Bagian Tata Usaha (yang menanganitugastugasFasilitatif)
  3. Seksi Diklat Tenaga Administrasi (Yang menangani tugas kediklatan Kepemimpinan,  Fungsional dan     teknis Administrasi)
  4. Seksi Diklat Tenaga Teknis Keagamaan   (Yang menangani tugas Kediklatan Fungsional     dan Teknis Keagamaan)
  5. Kelompok Jabatan Fungsional (Fungsional Widyaiswara)

Dengan dikelurkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 345 Tahun 2004 tersebut maka Balai Diklat Keagamaan Ambon menjadi Balai Diklat Keagamaan ke 12 dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Maluku, Papua dan Papua Barat. Pada Tahun 2015 melalui PMA Nomor 59 Tahun 2015, wilayah kerja Balai Diklat Keagamaan Ambon dikurangi menjadi tinggal provinsi Maluku saja karena melalui PMA yang sama berdirilah Balai Diklat Keagamaan Papua dan Aceh. Balai Diklat Keagamaan Papua memiliki wilayah kerja, yakni; Papua dan Papua Barat. Berdirinya kedua Balai Diklat Keagamaan yang beru tersebut berdampak pada perubahan wilayah kerja. Namun pada Tahun 2018, melalui PMA Nomor 10 Tahun 2018 tentang perubahan atas PMA Nomor 59 Tahun 2015, maka wilayah kerja Balai Diklat Keagamaan Ambon bertambah lagi menjadi dua yakni; provinsi Maluku dan Maluku Utara.

 

Visi dan Misi

Visi :

“Terwujudnya Pendidikan dan Pelatihan yang prestisius, handal dan profesional dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia  Kementerian Agama yang berkualitas dan berakhlakul karimah.”.

Misi :

  1. Meningkatkan kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih.
  2. Meningkatkan kualitas penyelenggara pendidikan dan pelatihan terakreditasi Nasional
  3. Meningkatkan kualitas tenaga administrasi.
  4. Meningkatkan kualitas tenaga teknis keagamaan.
  5. Meningkatkan jejaring kerja dengan stake holders.
  6. Meningkatkan sistem informasi kediklatan.