Top
    bdkambon@kemenag.go.id
(0911) 362488
WIDYAISWARA TEKNIS PROFESIONAL MENGGAPAI  DIKLAT TEKNIS PRESTISIUS

WIDYAISWARA TEKNIS PROFESIONAL MENGGAPAI DIKLAT TEKNIS PRESTISIUS

Senin, 9 Desember 2019
Kategori : Artikel Ilmiah
64 kali dibaca

LA DJUMA, S.Pd,. M.Pd

ABSTRAK

Diklat Prestisius menurut Bapak Dr. H. Mahsusi,M.M Kepala Pusdiklat Tenaga Teknis dan Pendidikan dan Keagamaan adalah diklat yang menjadi idaman, diklat yang mampu menghasilkan alumni yang berpretasi, alumni yang berkinerja tinggi, dan alumni yang mampu memberikan dampak positif bagi unit kerjanya. Untuk itu semua komponen harus bekerja keras, hal ini telah tunjukan oleh Pusdiklat Teknis Dan Pendidikan Dan Keagamaan dengan diperolehnya sertifikasi Aiso 9001, kemudian upaya  akreditasi lembaga dari Lembaga Administrasi Negara, serta upaya penjaminan mutu. Ini dimaksudkan agar ada standarisasi diklat teknis.  Salah satu komponen yang harus berperan adalah widyaiswara, dalam hal ini widyaiswara teknis pendidikan dan keagamaan. Profesionalisme mereka harus ditunjukkan pada saat melakukan dikjartih di kelas. Sehingga menghilangkan stigma dari peserta diklat “ikut diklat dengan tidak mengikuti diklat sama saja.

Kata Kunci : Widyaiswra Teknis Profesional, Diklat Teknis Prestisius

  1. Latar Belakang

            Dalam berbagai kesempatan Bapak Dr. H. Mahsusi,M.M sering menyuarakan “DIKLAT PRESTISIUS”. Beliau adalah Kepala Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan Dan Keagamaan. Apa yang dicanangkan tersebut harus didukung oleh semua komponen. Terlihat keseriusan dari Pusdiklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan antara lain mengusahakan sertifikasi Aiso 9001, kemudian upaya  akreditasi lembaga dari Lembaga Administrasi Negara, serta upaya penjaminan mutu.

            Apa yang diupayakan oleh Kapusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan Dan Keagamaan Jakarta, merupakan usaha untuk menstandarisasi dikat (khususnya dikat teknis). Untuk itu perbaikan semua komponen menuju raihan “diklat prestisius”, benar-benar harus dilaksanakan. Keseriusan Pusdiklat Teknis dalam mencanangkan “diklat prestisius”, perlu diikuti oleh 14 balai diklat yang ada di Indonesia. Perbaikan mutu merupakan satu langkah maju, mengingat tangggung jawab sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan sangatlah berat.

            Widyaiswara sebagai tenaga fungsional memiliki peran penting dalam menyukseskan diklat prestisius. Kesiapan widyaiswara terutama widyaiswra teknis dalam mendukung merupakan satu keharusan. Untuk itu sebagai tenaga fungsional dengan tugas utama melaksanakan pendidikan dan pelatihan, seorang widyaiswara dituntut profesionalisme dalam melakukan pekerjaan. Pelayanan terutama memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta diklat. Selain itu juga untuk menghilangkan stigma bahwa mengikuti diklat dan tidak mengikuti diklat ilmunya sama saja.

            Olehnya itu pengembangan kompetensi widyaiswara (widyaiswara teknis), merupakan hal penting untuk dilakukan. Berbagai program peningkatan mutu harus menjadi prioritas utama. Mengingat untuk professional membutuhkan kerja keras. Dengan demikian menurut hemat kami ada tiga komponen yang tidak bisa ditinggalkan oleh widyaiswara teknis baik teknis pendidikan maupun keagamaan. Pertama widyaiswara teknis pendidikan dan keagamaan, harus banyak membaca baik dari buku, jurnal bahkan sampai media internet. Kedua widyaiswara tidak boleh gaptek dalam mengikuti desain pembelajaran berbasis multi media. Ketiga. Widyaiswara teknis pendidikan dan keagamaan, harus mampu mentrasfer ilmu pengetahuan kepada peserta dikla, dengan baik. Pada gilirannya peserta diklat merasa membutuhkan diklat. Mereka merasa nyaman, memperoleh segudang ilmu, karena diberikan oleh widyaiswara teknis yang mumpuni dalam bidangnya,

  1. Pembahasan
  1. Tugas Dan Fungsi Widyaiswara

Jabatan Fungsional Widyaiswara adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang mendidik, mengajar dan /atau melatih Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Lembaga Diklat Pemeruntah Yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 14 Tahun 2009, pasal 4, menjelaskan: tugas widyaiswara adalah mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS pada Lembaga Diklat Pemerintah masing-masing. Selanjutnya pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014, pasal 4 mengamanatkan tugas pokok widyaiswara adalah melaksanakan Dikjartih PNS, Evaluasi Dan Pengembangan Diklat Pada Lembaga Diklat Pemerintah.

Khusus Kementerian Agama, Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendikan dan Latihan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama (Kementerian Agama), menyetakan bahwa widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar dan melatih pegawai pada lembaga diklat pemerintah. Jadi dalam pelaksanaan kediklatan peran widyaiswara adalah sebagai tenaga pengajar. Olehnya itu sebagai suatu jabatan profesi, maka seorang widyaiswara dituntut untuk melaksanakan tugas secara professional.

  1. Widyasiwara Profesional

Widyaiswara merupakan kelompok fungsional yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam pembentukan sikap mental dan kualitas intelektualitas sasaran didik, yang mengacu pada:

  1. Tugas widyaiswara adalah memfasilitasi sasaran didik dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya.
  2. Kualitas widyaiswara sangat mempengaruhi kualitas sasaran didik

                           Seluruh tugas fungsional itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, jika widyaiswara memiliki ilmu kependidikan dan ilmu di bidang spesialisasinya, serta sikap tanggung jawab terhadap profesinya. Dalam Kamus Besar Indonesia, profesionalisme mempunyai makna; mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau yang profesional. Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional. Artinya sebuah term yang menjelaskan bahwa setiap pekerjaan hendaklah dikerjakan oleh seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidangnya atau profesinya. istilah profesionalisme menunjuk pada derajat penampilan seseorang sebagai profesional atau penampilan suatu pekerjaan sebagai suatu profesi, ada yang profesionalismenya tinggi, sedang dan rendah. Profesionalisme juga mengacu kepada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik profesinya.

Konsep profsionalisme, seperti dalam penelitian yang dikembangkan oleh Hall, kata tersebut banyak digunakan peneliti untuk melihat bagaimana para profesional memandang profesinya, yang tercermin dari sikap dan perilaku mereka. Konsep profesionalisme dalam penelitian Sumardi dijelaskan bahwa ia memiliki lima muatan atau prinsip, yaitu: Pertama, afiliasi komunitas (community affilition) yaitu menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk di dalamnya organisasi formal atau kelompok-kelompok kolega informal sumber ide utama pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesi. Kedua, kebutuhan untuk mandiri (autonomy demand) merupakan suatu pandangan bahwa seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, mereka yang bukan anggota profesi).

Setiap adanya campur tangan (intervensi) yang datang dari luar, dianggap sebagai hambatan terhadap kemandirian secara profesional. Banyak yang menginginkan pekerjaan yang memberikan hak-hak istimewa untuk membuat keputusan dan bekerja tanpa diawasi secara ketat. Rasa kemandirian dapat berasal dari kebebasan melakukan apa yang terbaik menurut yang bersangkutan dalam situasi khusus. Ketiga, keyakinan terhadap peraturan sendiri/profesi (belief self regulation) dimaksud bahwa yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan “orang luar” yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. Keempat, dedikasi pada profesi (dedication) dicerminkan dari dedikasi profesional dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan tetap untuk melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik dipandang berkurang. Sikap ini merupakan ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan ruhani dan setelah itu baru materi, dan yang kelima, kewajiban sosial (social obligation) merupakan pandangan tentang pentingnya profesi serta manfaat yang diperoleh baik olehpeserta didik (profesi guru), mahasiswa (profesi dosen), peserta diklat (profesi widyaiswara), mupun profesi yang lainnya.

Kelima pengertian di atas merupakan kreteria yang digunakan untuk mengukur derajat sikap profesional seseorang. Berdasarkan defenisi tersebut maka profesionalisme adalah konsepsi yang mengacu pada sikap seseorang atau bahkan bisa kelompok, yang berhasil memenuhi unsur-unsur tersebut secara sempurna. Seseorang dikatakan profesionalisme apabila:

  •  
  •  
  •  
  •  

Efektivita suatu diklat aparatur sangat dipengaruhi oleh kualitas widyaiswara. Oleh karena itu, perlu adanya pembinaan terencana dan secara terus-menerus untuk perbaikan dan peningkatan kompetensi dan keterampilan serta kualitas kinerja widyaiswara. Pembinaan tersebut melaui kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan pembinaan maupun pemberdayaan widyaiswara. Melalui pembinaan dan pemberdayaan ini diharapkan kualitas widyaiswara akan berkembang dan meningkat sesuai dengan yang diharapkan. Seorang widyaiswara dalam melaksanakan tugas merupakan narasumber ilmu pengetahuan dan keterampilan serta kepribadian bagi peserta diklat. Di pundak widyaiswara inilah tujuan-tujuan pembelajaran di pendidikan dan pelatihan (diklat) diharapkan dapat tercapai. Artinya, melalui widyaiswara akan dicapai sumber daya aparatur pemerintah yang berkualitas sesuai dengan paradigma global tuntutan zaman yang semakin hari semakin moderen dan kompetitif. Jadi dengan bekal kualitas kinerja tersebut widyaiswara akan mampu berkiprah dengan penuh percaya diri. Akhirnya mereka berhsil memberikan kontribusi pembangunan aparatur negara.

  1. Diklat Prestisius

Pada acara membuka kegiatan Koordinasi Pelaksanaan SIMDiklat Online pada Hari Senin, 6 Maret 2017. Kegiatan yang direncanakan akan berakhir pada 9 Maret tersebut diikuti oleh para penanggungjawab (Person in Charge/PIC) SIMDiklat dari 34 (tiga puluh empat) Kantor wilayah Kementerian Agama Se-Indonedia, 2 (dua) dari Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan dan Pusdiklat Tenaga Administrasi, dan 14 (empat belas) Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan se-Indonesia. Bertempat di Sapphire Sky Hotel & Conference, Tangerang, Banten, Kepala Pusdiklat Tenaga Teknis dan Pendidikan dan Keagamaan, Dr. H. Mahsusi, M.M, dalam sambutannya, mengingatkan bahwa agenda Reformasi Birokrasi perlu dipercepat terutama di Lingkungan Kementerian Agama. Dari 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi, Beliau menekankan 4 (empat) area perubahan.. Empat area perubahan itu adalah:

Pertama, SDM Aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera. Mahsusi menggarisbawahi istilah profesional. Untuk menjadi pegawai yang profesional, menurut Mahsusi, diperlukan usaha tanpa henti untuk bekerja lebih baik tanpa harus diperintah. Seperti halnya para atlet profesional, mereka selalu menempa dirinya di atas orang kebanyakan untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Kedua, sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik. Ketiga, meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi. Hal ini, jelas Mahsusi, diperlukan pengawasan dari masyarakat. Untuk itu, dalam era digital, maka pemanfaatan TIK memiliki peran yang strategis untuk meningkatkan keterbukaan informasi public; dan keempat, pelayanan prima sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Muara dari reformasi birokrasi, khususnya di bidang diklat, adalah terwujudnya diklat yang prestisius. Diklat yang prestisius, lanjut Mahsusi, adalah diklat yang menjadi idaman, diklat yang mampu menghasilkan alumni yang berpretasi, alumni yang berkinerja tinggi, dan alumni yang mampu memberikan dampak positif bagi unit kerjanya.

Untuk itu, empat komponen diklat (pengelola diklat, kurikulum diklat, sarana dan prasarana, dan widyaiswara) harus senantiasa diarahkan untuk mewujudkan diklat yang prestisius itu.

  1. Penutup

Upaya menjadikan “Lembaga Diklat Prestisius” yang disampaikan olehBapak Dr. H. Mahsusi, M.M Kepala Pusdiklat Tenaga Teknis dan Pendidikan dan Keagamaan, harus memperoleh apresiasi dari semua kompenen kediklatan baik Pejabat, Pelaksana maupun widyaiswara, bahkan pramubakti. Berbagai usaha menuju kearah tersebut telah dilakukan oleh Pusdiklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan,melaui diperolehnya sertifikasi Aiso 9001, kemudian upayaakreditasi lembaga dari Lembaga Administrasi Negara, serta upaya penjaminan mutu.

Untuk itu diharapkan semua unsur yang ada pada lembaga diklat harus bekerja keras. Inipun dilakukan menurut kami agar ada standarisai pelaksanaan diklat terutama Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan. Dalam tulisan ini, kami lebih melihat pada kegiata widyaiswara teknis pendidikan maupun keagamaa. Biasanya yang diharapkan oleh peserta diklat adalah setelah selesai diklat, mereka memperoleh sesuatu hal baru, baik dari pengembangan substansi materi maupun penggunaan metode pembelajara, dan lain sebagainya.

Olehnya itu sebagai tenaga fungsional widyaiswara teknis pendidika maupun keagamaan dituntut untuk profesionalisme dalam melakukan pekerjaannya. Seseorang (widyaiswara teknis pendidikan maupun keagamaan) dikatakan profesionalisme apabila:

  •  
  •  
  •  
  •  

Daftar Pustaka

Sumardi, 2000. Tesis , Pengaruh Pengalaman Terhadap Profesionalisme Serta Pengaruh Profesionalisme Terhadap Kinerja dan Kepuasan Kerja, Undip.

Hasan Basri Dan A. Rusdiana, 2018. Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan. Pustaka Setia. Jawa Barat.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 14 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara Dan Angka Kreditnya.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014. Tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara Dan Angka Kreditnya.

Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pendidikan Dan Latihan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Agama

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka. Jakarta

Diakses, 3 September 2019. http://bdksurabaya kemenag.id/berita/detil/6530032017102023


Sumber :

Penulis :

Editor :

Berita Terkait

BERITA POPULER
BERITA TERBARU
ARSIP