Top
    bdkambon@kemenag.go.id
(0911) 362488

Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara Menuju Reformasi Birokrasi Yang Efektif dan Efisien

Sabtu, 7 Desember 2019
Kategori : Artikel Ilmiah
13 kali dibaca

Oleh :

WAJAIYANA LADALUBI

 

PENDAHULUAN

 

Berbicara mengenai Aparatur Sipil Negara berarti secara eksplisit kita berbicara mengenai Kwalitas Sumber Daya Manusia. Dimana Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Sumber daya manusia terdiri dari daya fikir dan daya fisik setiap manusia. Tegasnya kemampuan setiap manusia ditentukan oleh daya fikir dan daya fisiknya.

Dalam upaya mewujudkan Apartur Sipil Negara yang memiliki kwalitas sumber daya manusia yang mumpuni dan terukur,  maka Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara menjadi salah satu yang mesti segera dilakukan dengan cara dan metode yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instasi/kelembagaan pemerintahan. Dalam rangka persiapan Reformasi Birokrasi agar lebih efektif.

Harapan publik hadirnya Aparatur Sipil Negara yang memiliki mental dan intergritas mumpuni dan terukur, tentu sangat diharapkan memiliki pengaruh positif  dalam upaya terwujudnya Reformasi Birokrasi sehingga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan demi mempercepat proses pelayan publik dan menghadirkan kesejahteraan hidup bagi masyarakat dapat segera terwujud.

Namun pada hakikatnya dalam upaya Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi masih banyak terdapat masalah-masalah yang disebabkan oleh buruknya perilaku dan etika yang kerap kali ditunjukkan oleh individu atau oknum tertentu dipemerintahan sehingga melahirkan pemikiran bagi Aparatur Sipil Negara yang lainnya, masyarakat seakan-akan telah hidup membudaya dan telah menjadi karakter buruk dari para pemberi pelayanan.

Banyaknya praktek-praktek penyimpangan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme serta berbagai penyakit-penyakit birokrasi lainnya tumbuh menjamur dikalangan pemerintah. Aparatur sipil negara yang seharusnya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tidak lagi mampu menjalankan tanggung jawabnya itu dengan baik dan benar. Masyarakatpun yang terhimpit oleh keadaan yang disebabkan oleh pemberian pelayanan yang buruk mengambil jalan pintas dengan melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti memberikan sejumlah imbalan agar keperluannya cepat terlayani. Hal ini begitu meresahkan sebagian

Sebagian besar rakyat kecil yang hanya menggantungkan harapannya pada pemberian pelayanan yang sesuai dengan undang-undang sehingga terkadang diabaikan, sementara mereka yang memiliki kekuasaan, uang, dan jabatan dapat menerima pelayanan dengan cepat dan baik

Contohnya dalam pembuatan ktp, kartu keluarga, atau keperluan-keperluan administrasi lainnya agar cepat untuk dilayani maka masyarakat harus memberi sejumlah imbalan kepada si pemberi pelayanan tersebut hal seperti ini seakan akan telah menjadi rahasia umum didalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Bahkan aparatur sipil negara yang “nakal” ini tidak lagi malu dan terang-terangan untuk meminta sejumlah uang sebagai stimulus untuk memperlancar pekerjaan yang dikerjakannya. Penyimpangan-penyimpangan seperti ini terjadi bukan hanya karena sifat dan karakter si pemberi pelayanan namun juga karena keadaan prosedur yang berlebihan yang mengakibatkan pelayanan menjadi berbelit-belit dan kurang menguntungkan bagi masyarakat ketika dalam keadaan mendesak. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan sejumlah aparatur sipil negara yang “nakal” untuk mengambil keuntungan.

Melihat situasi ini perlu dilakuan Revolusi Mental dan Reformasi Birokrasi secara total, dan tepat sasaran. Upaya perubahan karakter dari aparatur sipil negara sebagai pemberi pelayanan publik harus segara ditetapkan sebagai agenda prioritas yakni revolusi karakter bangsa, Reformasi Birokrasi melalui Revolusi Mental para Aparatur Sipil Negara.

Permasalahan

Dalam upaya penyelesaian permasalahan pada titik kunci aparatur sipil negara dan birokasi kiranya terdapat isu-isu strategis yang relevan, antara lain lemahnya penegakan hukum, rendahnya komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi, kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang masih rendah, pengadaan barang dan jasa yang belum terselenggara secara baik, organisasi yang gemuk dan tumpang tindih, hingga integritas dan sistem remunerasi dan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang masih lemah.

Dalam penulisan jurnal kali ini maka akan dibahas tentang konteks reformasi birokrasi menurut Sestama, dimana ada 3 sasaran dalam pelaksanaan reformasi birokasi yang menuju kepada revolusi mental Aparatur Sipil Negara, yakni :

  1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel,
  2. Birokrasi yang efektif dan efisien,
  3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

 

Tujuan

Tujuan dari penulisan jurnal ini yakni:

  1. Untuk memberikan gambaran, langkah serta strategi  terwujudnya mental aparatur sipil negara dan birokrasi yang bersih dan akuntabel
  2. Untuk  memberikan gambaran, langkah serta strategi terwujudnya mental aparatur sipil negara yang baik, sehingga melahirkan birokrasi yang efektif dan efisien
  3. Untuk memberikan gambaran, langkah serta strategi terwujudnya mental aparatur sipil negara yang baik, sehingga melahirkan birokasi yang yang memiliki pelayanan publik berkualitas

 

 

PEMBAHASAN

 

  1. Revolusi Mental

Dalam menerapkan Nilai-Nilai Revolusi Mental Aparatus Sipil Negara harus dimulai dari mental dan karakter individu Aparatur Sipil Negara.  Ada 4 filosofi dasar dalam menggerakan Revolusi Mental yakni harus ada  harapan (hope), keyakinan (belief), rasa iba (compassionate), subjek yakni masyarakat.

 

  1. Harapan (hope)

Dalam Filosofi yang pertama yakni Harapan (Hope) yang harus dimiliki semua aparatur sipil negara di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Utara dapat ditarik beberapa indikator dapal menilai penerapan Revolusi Mental melalui Harapan (Hope) sebagai berikut : pertama janji perbaikan dalam melaksanakan kegiatan dan program, kedua peran aparatur sipil negara atau pencapaian dari janji perbaikan, ketiga hasil pencapian.

Indikator penilaian pertama mengenai janji perbaikan dalam melaksanakan kegiatan dan program harus memperhatiak sejumlah masalah yang dihadapi terlebih dahulu, agar janji perbaikan dalam melaksanakan kegiatan dan program sesuai dengan permasalahaan atau kendala yang sering di hadapi.

Indikator penilaian yang kedua yakni peran aparatur sipil negara atau pencapaian dari janji perbaikan. Dalam melihat peran aparatur sipil negara dalam pencapaian janji perbaikan melalui hasil pencapaian.

Indikator penilaian yang kedua yakni peran aparatur sipil negara atau pencapaian dari janji perbaikan dan indikator penilaian yang ketiga yakni hasil pencapaian memiliki hubungan yang erat, jika hasil pencapaian kinerja optimal maka peran ASN juga optimal maupun sebaliknya jika hasil kenerja belum optimal mka peran ASN juga belum optimal

 

2. Keyakinan (Belief)

Dalam melaksanakan filosofi yang kedua yaitu Harus ada Keyakinan (belief) dalam menerapkan Nilai-Nilai Revolusi Mental harus diperlukan landasan yang kuat dalam perjalanan Revolusi mental agar tidak offside atau menciut kembali ke titik awal, maka perlu suatu patokan keyakinan. Hadirnya Perjanjian Kerja dan dituang kedalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2016 agar semua ASN dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai serta penerapan Nilai-Nilai Revolusi Mental tidak salah arah.

Hasil realisasi yang didapatkan dari pelaksanaan program atau kegiatan yang berfokus pada Nilai-Nilai Revolusi mental akan membuktikan bahwa perjanjian kerja yang dubuat bisa dilaksanaanya. Dan dapat diterik kesimpulan berdasarkan filosofi yang kedua yakni Harus ada kenyakinan (Belief) dalam menerapkan Nilai-Nilai Revolusi Mental yang harus ada landasan yang kuat.

Memperkuat Keyakinan (Belief). Perjanjian Kerja dibuat agar realisasi dan pencapaian bisa optimal dan terbukti hasil realisasinya bisa 100% dan dikategorikan sangat baik namun yang menjadi kendalah masih sedikitnya program yang berkaitan dengan Penerapan Nilai-Nilai Revolusi Mental yang disusun dan hasilnyapun masih belum nampak di lingkungan pemerintahan maupun lingkungan masyarakat.

  1. Rasa Ibah (Compassionate)

         Revolusi dan reformasi sikap mental bukan perkara gampang. Ini perkara yang amat sulit. Apalagi kalau kita bicara mental. Kita mendekonstruksikan alam bawah sadar. Mental menyangkut kebiasaan yang telah hidup melekat amat lama dalam suatu masyarakat. Ia bersifat mengikat dan tidak mudah melepaskannya. Ia sesuatu yang intangibles, bukan hal fisik, tetapi sangat mempengaruhi alam tindakan dan bentuk proses suatu peristiwa berlangsung.

 

Oleh karena itu usaha revolusi mental harus didasari oleh motive yang benar, tulus dan lurus. Dengan kata lain seorang penggerak dan pelopor revolusi mental harus jiwa compassionate. Ia Bisa memahami kesulitan proses transformational dan merasa terpanggil untuk memfasilitasi proses tersebut; memiliki sensitivitas-empati dan pada saat yang bersamaan, tahu dengan persis apa yang hendak mereka ciptakan. Ini sama sekali tidak berarti sebuah gaya kepemimpinan yang serba permissive, alias pembiaran terhadap pelanggaran. Ia harus tegas dalam berbagai prinsip, tidak kompromi terhadap values namun fleksibel dalam pendekatan lapangan sesuai kondisi setempat.

Dalam melihat dan menilai adanya rasa Rasa Ibah (Compassionate) yang harus dimiliki para Aparatur Sipil Negara di instasi pemerintah, terletak pada mental dan pribadi masing-masing individu dari ASN. Setiap mental dan karakter yang dimiliki masing-masing individu sangat berbeda sehingga pemahaman mengenai penarapan Nilai-Nilai Revolusi Mental yang dimiliki ASN pasti juga berbeda.

Lingkungan juga menjadi salah satu yang mempengaruhi karakter dan mental yang dimiliki oleh ASN, dalam menciptakan sebuah karakter baru yang lebih baik yang tertuang ke dalam Nilai-Nilai Revolusi Mental harus dimulai dari mental dan karakter individu dari Aparatur Sipil Negara. Salah satu cara singkat dalam menilai prilaku dan mental melalui Rasa Ibah (Compassionate) yang dimiliki oleh ASN. Rasa Ibah (Compassionate) dari pegawai atau ASN menjadi tolak ukur dalam menilai suatu prilaku dan mental pegawai.

 

  1. Masyarakat sebagai subjek

       Mengayunkan revolusi mental tidak akan pernah berhasil kalau masyarakat tidak ikut terlibat. Dan supaya berhasil, masyarakat tidak bisa diletakan sebagai objek revolusi, tetapi ia harus menjadi subjek revolusi mental. Dengan filosofi seperti itu, barulah berbagai upaya untuk mengajak keterlibatan dan kepesertaan akan berhasil. Jika menempatkan masyarakat sebagai objek revolusi mental, maka masyarakat akan menjadi penonton, yang ketika diperlukan. Jika ditempatkan sebagai subjek ia akan menjadi project owner. Jika ditempatkan sebagai subjek akan timbul akuntabilitas terhadap keberhasilan program. Menempatkan masyarakat sebagai subjek revolusi mental bukan hal mudah. Ia menuntut transformasi cara pandang dari pemimpin; terlebih lagi birokrat pemerintahan, yang bertugas dalam pelayanan publik.

 

Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam menyukseskan penerapan Nilai-Nilai Revolusi Mental di Indonesia terlebih khusus penerapan Nilai-Nilai Revolusi Mental pada Aparatur Sipil Negara di setiap Instasi Pemerintah.

Untuk itulah masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek dalam penerapannya bukan sebagau objek dari penerapan. Untuk itu ajakan untuk keterlibatan masyarakat dalam merealisasikan penerapan Nilai-Nilai Revolusi Mental sangatlah penting.

Hal tersebut yang membuat instasi pemerintah mengajak masyarakat untuk mau terlibat dalam menerapkan Nilai-Nilai Revolusi Mental. Salah satu tindakan nyata yang dilakukan instasi pemerintah dalam melibatkan masyarakat melalui pemahaman awal akan pentingnya Nilai-Nilai Revolusi mental. Dari berbagai program yang disusun berbagai instasi pemerintah ada dua program utama yang dikhususkan dalam merealisasikan Nilai-Nilai Revolusi Mental yakni Program Sosialisasi Mekanisme Pelaporan Atas Kendala  Dalam Pelayanan Publik, dan Program Sosialisasi Anti Pungli atau Pungutan Liar serta Mekanisme pelaporan oleh masyarakat, yang diadakan oleh instansi pemerintah.

Program Sosialisasi Mekanisme Pelaporan Atas Kendala Dalam Pelayanan Publik, dan Program Sosialisasi Anti Pungli atau Pungutan Liar serta Mekanisme pelaporan oleh masyarakat, yang diadakan oleh instansi pemerintah. Menjadi program yang dikhususkan terhadap penerapan Nilai-Nilai Revolusi Mental dalam melibatkan masyarakat sebagai Subjek. Akan tetapi sebelum masyarakat dilibatkan, masyarakat harus mampu melaksanakan Nilai-Nilai Revolusi mental dalam memelihara hubungan yang baik dan prfofesional terhadap Aparatur Sipil Negara dan masyarakat lain. Program Sosialisasi Anti Pungli atau Pungutan Liar serta Mekanisme pelaporan oleh masyarakat, yang diadakan oleh instansi pemerintah merupakan langkah yang baik agar Mental ASN dapat terjaga tetap pada nilai-nilai yang sesuai  aturan yang sesungguhnya saat melaksanakan tugas dan fungsinya.

  1. Aparatur Sipil Negara

Dalam undang-undang no.5 tahun 2014 dalam bab 1 tentang ketentuan umum menjelaskan bahwa Aparatur sipil negara yang kemudian disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negri pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, Aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Pegawai negri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan

  1. Reformasi Birokrasi Yang Efektif dan Efisien

Melalui peraturan menteri Pendayahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road map Reformasi Birokrasi Nasional 2015-2019 didalamnya salah satu pelaksanaan reformasi birokrasi tingkat makro untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel terdapat 3 program kerja yang salah satunya ialah Revolusi Mental Aparatur.

Hasil yang diharapkan dari Revolusi Mental Aparatur ialah meningkatnya kepuasan masyarakat/publik atas pelayanan pegawai Aparatur Sipil Negara. Selain itu juga terdapat dalam program quick wins reformasi birokrasi terdapat 9 program quick wins dan pada poin pertama program quick wins ini ialah untuk Kampanye Gerakan Revolusi Mental Bidang Aparatur Negara.

Kampanye ini dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi, yang diharapkan dapat menjangkau seluruh lini pemerintahan dan lapisan masyakat. Tujuannya untuk mengakselerasi perubahan Mindset aparatur sipil negara dari budaya priyayi ke budaya melayani; dan memberikan pesan kepada masyarakat tentang tekad pemerintah untuk hadir dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Pemerintah telah menetapkan indikator yang berkorelasi dengan  Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel dalam rangka menuju kepada Revolusi Mental. Sestama, menyebutkan bahwa pemerintah menetapkan opini WTP atas laporan keuangan, tingkat kapabilitas APIP, tingkat kematangan implementasi SPIP, penilaian SAKIP, dan penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan sebagai aspek-aspek yang menjadi indikator.

Untuk mencapai sasaran birokrasi yang efektif dan efisien, indikator yang dinilai adalah indeks reformasi birokrasi rata-rata nasional, indeks profesionalitas ASN, dan indeks e-government nasional. Adapun terhadap sasaran birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas adalah indeks integritas nasional, survei kepuasan masyarakat (SKM)—termasuk dalam hal ini yang diselenggarakan oleh Inspektorat maupun dari pihak penilai lainnya--, dan persentase kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik.

Revolusi mental aparatur menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi selain penerapan TIK dan penguatan sistem manajemen Sumber Daya Manusia  ASN. Untuk pelaksanaan tersebut, ditetapkan Quick Wins yang terdiri dari kampanye gerakan revolusi mental, penetapan organisasi kementerian, pengehematan kegiatan operasional, penguatan manajemen ASN, penuntasan rekrutmen ASN, percepatan operasionalisasi KASN, evaluasi AKIP—termasuk Zona Integritas, kompetisi inovasi pelayanan publik nasional, dan penilaian pengelolaan pengaduan pelayanan publik.

Dengan adanya revolusi mental aparatur diharapkan terbentuk aparatur yang:

  1. Berkompetensi dan bertanggung jawab
  2. Memahami kebutuhan publik dan peka terhadap lingkungan.
  3. Beretika
  4. Membuka/memberikan akses yang mudah bagi masyarakat
  5. Inovatif dan proaktif
  6. Bersih dan menolak gratifikasi
  7. Adil, Sopan, ramah, dan sabar.
  8. Disiplin, tepat janji dan tepat waktu
  9. Serta menjadi contoh teladan dan profesional.

Adapun area-area yang perlu diperbaharui menyangkut delapan aspek yakni:

  1. Mental aparatur,
  2. Pengawasan,
  3. Akuntabilitas,
  4. Kelembagaan,
  5. Tatalaksana,
  6. Sumber Daya Manusia
  7. Peraturan perundang- undangan,
  8. Pelayanan publik.

 

Sestama, juga menyebutkan ada perihal perkembangan keorganisasian di di birokrasi terkini. Mental sebagai aspek pertama yang dikenali sebagai area perubahan sekaligus menjadi poin kunci terhadap sasaran reformasi birokasi  yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tentu saja karena mental memberi pengaruh langsung kepada pengawasan, pelayanan, termasuk juga akuntabilitas dan kelembagaan. Sejalan dengan adanya pemerintahan baru dengan RPJMN terkini memberikan prioritas utama kepada revolusi mental, semakin jelaslah hubungan kedua hal tersebut terhadap reformasi birokrasi.

 

PENUTUP

  1. Kesimpulan

Langkah dan strategi penerapan Nilai-Nilai Revolusi Mental melalui 4 Filosofi dasar yakni sebagai berikut:

 

  1. Harapan (hope),

Dapat ditarik kesimpulan berdasarkan filosofi yang pertama yakni, harus ada Harapan (Hope) untuk mejadi langkah awal dalam upaya Revolusi Mental Aparatus Sipil Negara di setiap instasi pemerintah melalui adanya Janji Perbaikan yang didasari dari berbagai kendala dan permasalahan yang ada di isntasi pemerintah.

 

  1. Keyakinan (belief)

Berdasarkan filosofi yang kedua yakni, Harus ada Keyakinan (belief) yang harus dimiliki para Aparatur Sipil Negara di setiap instasi pemerintah, dan dilakukan dengan dibuatnya perjanjian kerja yang dirancang dan disusun oleh setiap instasi pemerintah dalam menanamkan Nilai-Nilai Revolusi Mental

 

  1. Rasa iba (compassionate)

    Dapat ditarik kesimpulan yang dilakukan berdasarkan filosofi yang ketiga

yaitu Rasa iba (compassionate) harus dimiliki oleh ASN di setiap instasi pemerintah yang dibuktikan cukup banyaknya pegawai yang memiliki Rasa iba (compassionate) dalam melayani sehingga pekerjaan yang dikerjakan menjadi berkualitas, iklas dan tulus.

 

 

  1. Subjek yakni masyarakat

    Dapat ditarik kesimpulan yang dilakukan berdasarkan filosofi yang keempat

Masyarakat sebagai subjek, setiap instasi pemerintah harus ada tindakan dalam mengajak masyarakatsebagai subjek dalam penerapan Nilai-Nilai Revolusi Mental melalui pembentukan pemahaman dasar akan pentingnya penerapan Nilai-Nilai Revolusi Mental di lingkungan Masyarakat

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Draver, James. A Dictionary of Psychology . New York: Pengin Books, t.th.

Dwiyanto   Agus. 2011. Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi

birokrasi.             Jakarta: PT.Gramedia  Pustaka Utama

F,Patty, dkk. 1982. Pengantar Psikologi Umum. Surabaya: Usaha Nasional

Hartono, Andreas 2016. Revolusi mental seni berperang mengalahkan diri

sendiri. Medan: Sinergi Aksara

Lim,  Hendik dkk. 2016. Indonesia Baru Mental Baru Kerangka Implementasi Revolusi Mental. Jakarta: Defora Publisher

Moleong,  Lexy.j.  2007.  Metode  Penelitian Kualitatif.  Bandung:    PT.     Remaja Rosdakarya. Ofset

Republik  Indonesia.  2014.  Undang-Undang No.5 tentang Aparatur Sipil Negara, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri  PAN  dan  RB  No.11  tentang  Road Map  Reformasi  Birokrasi  Nasional 2015-2019, Jakarta:     

Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan


Sumber :

Penulis : Wajaiyana Ladalubi

Editor :

Berita Terkait

Tidak ada berita terkait

BERITA POPULER
BERITA TERBARU
ARSIP