Top
    bdkambon@kemenag.go.id
(0911) 362488
BENDAHARA PROFESIONAL BERSERTIFIKAT

BENDAHARA PROFESIONAL BERSERTIFIKAT

Senin, 5 Oktober 2020
Kategori : Artikel Ilmiah
30 kali dibaca

BENDAHARA PROFESIONAL BERSERTIFIKAT

WAJAIYANA LADALUBI

 

ABSTRAK

Terbitnya tiga paket Undang-Undang Keuangan Negara menjadi tumpuan harapan masyarakat akan terselenggaranya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel dalam rangka menciptakan keadilan dan kemakmuran masyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu yang berperan penting dalam pengelolaan keuangan negara yang baik adalah Bendahara. Tugas kebendaharaan tersebut meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar/menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan atau uang untuk keperluan belanja negara. Bendahara terlibat di setiap kasus korupsi dan kerugian negara. Apakah penyelewengan itu murni kesalahan bendahara atau bendahara terjebak karena ketidaktahuannya? Apakah bendahara tersebut tidak berkompeten sehingga terjadi kerugian negara? Bendahara sebagai aparatur yang terlibat langsung dan memiliki peran krusial dalam pengelolaan keuangan instansi pemerintah diharapkan memiliki profesionalitas yang mumpuni sekaligus menjadi insan pengelola keuangan yang bermartabat. Metode yang digunakan pada penulisan karya tulis ini adalah metode studi pustaka atau Library Research. Sertifikasi bendahara ini dapat menjawab keraguan masyarakat akan kompetensi Bendahara dan independensi. Karena disamping menilai keterampilan dan keahlian, sertifikasi ini menilai karakter atau sikap bendahara dalam menjalankan amanatnya sebagai pengelola keuangan negara. Dengan adanya sertifikasi ini, hanya Bendahara yang memiliki integritas dan profesionalisme dalam karakternya yang akan tetap menjabat sebagai Bendahara.

Kata Kunci : Bendahara, Sertifikat bendahara, bendahara profesional

 

  1. PENDAHULUAN

Salah satu yang berperan penting dalam pengelolaan keuangan negara yang baik adalah Bendahara, karena merekalah yang melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga.. Fungsi utama perbendaharaan meliputi perencanaan kas yang baik, pencegahan terjadinya kebocoran/penyimpangan, pencarian sumber pembiayaan yang paling murah, dan menghindari adanya dana yang menganggur. Era global menuntut kita untuk mengelola perbendaharaan secara cepat, tepat, terencana, komprehensif, dan terintegrasi. Menjadi seorang bendahara merupakan suatu tugas yang sangat berat tanggungjawabnya, namun banyak bendahara yang tidak memiliki kecakapan di bidang akuntansi atau administrasi keuangan.  

Begitu besarnya tanggungjawab bendahara sehingga ada yang mengatakan menjadi bendahara sama saja dengan menempatkan satu kaki di surga, satu kaki lagi di neraka. Terkadang bendahara ditunjuk berdasarkan kepercayaan atau karena kedekatan terhadap atasan. Karena hal ini, maka tiap pergantian rezim pejabat maka bendaharanya juga diganti. Akibatnya administrasi keuangan kantor bisa kacau, karena bendahara lama tidak mau menurunkan ilmunya atau dokumennya kepada bendahara yang baru.

Selain itu, profesi bendahara juga terkadang hanya menjadi sampingan semata. Banyak pegawai bagian teknis misalnya guru yang juga merangkap sebagai bendahara. Karena tanggungjawabnya yang sangat besar, dengan insentif yang sangat kecil dan apabila tidak dikelola dengan baik maka jangan heran jika banyak bendahara yang tersangkut masalah korupsi (padahal uangnya bukan dinikmati sang bendahara), bahkan ada yang sampai bunuh diri karena stress tidak sanggup memikul tanggungjawab itu.

Pejabat perbendaharaan, sebagai penanggungjawab  kegiatan dan pengelola keuangan, harus lah pegawai yang kompeten dan berkualitas.

Bendahara pengeluaran merupakan pejabat fungsional yang independen.Kendati bendahara merupakan pegawai kementerian teknis yang bersangkutan, dengan independensinya, Seorang bendahara pada hakekatnya memiliki kapasitas sebagai penguji terhadap keputusan yang diambil oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Dengan kapasitas tersebut, seorang bendahara memiliki kedudukan seolah menteri keuangan.

Meskipun dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara, Bendahara sebagai wakil dari menteri keuangan dalam pengelolaan keuangan negara adalah pejabat fungsional yang seharusnya bebas dari intervensi atasannya secara struktural. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menduduki jabatan tersebut dibutuhkan kemampuan dan profesionalisme yang tinggi.

Bendahara identik dengan istilah “tempat basah”, banyak orang yang ditunjuk jadi bendahara dan berakhir di sel tahanan. Ironi ini terjadi. Kemungkinan bendaharawan itu tidak paham tugas dan fungsinya dan atau mungkin tidak mampu menggunakan kewenangannya. Seolah-olah bendaharawan adalah orang yang mampu “dikendalikan” oleh pemilik kepentingan. Sejatinya para bendaharawan adalah orang-orang terpilih yang memiliki independensi dalam menatausahakan keuangan yang dikelolanya.

            Akan tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak Bendahara dengan kompetensi yang tidak seragam dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Masih ditemui Bendahara yang tidak paham atas aturan-aturan hukum tentang kebendaharaan, adanya perbedaaan pemahaman atau multi tafsir atas suatu peraturan, kesenjangan pengetahuan, serta kurangnya keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja bendahara dalam melaksanakan tugasnya, dan lain-lain. Selain itu, bendahara masih banyak yang melakukan rangkap jabatan. Jabatan bendahara merupakan jabatan yang bersifat tugas tambahan. Sebagian besar pegawai yang diangkat sebagai bendahara masih melaksanakan tugas selain sebagai bendahara. Honorarium yang diterima bendahara pun dirasakan kurang sesuai dibandingkan dengan besarnya tanggung jawab dan risiko yang harus ditanggung oleh bendahara mengakibatkan keengganan pegawai untuk ditunjuk sebagai bendahara. Hal-hal ini akan menimbulkan masalah dan akan berpengaruh pada kualitas pengelolaan keuangan negara.

Apakah sertifikasi Bendahara yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan solusi untuk menjadikan bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran profesional dalam menjalankan tugasnya? Bagaimana proses untuk mendapatkan sertifikat tersebut? Serta apakah sertifikasi bendahara tersebut dapat menjawab keraguan masyarakat akan kompetensi Bendahara dan independensi mereka dalam proses pengelolaan keuangan negara?  

Tulisan ini akan membahas mengenai, sertifikasi bendahara, bagaimana mendapatkan sertifikasi bendahara serta profesionalisme bendahara bersertifikat dalam melaksanakan tugasnya

 

  1. REVIEW LITERATUR

            Bendahara adalah salah satu dari pejabat perbendaharaan negara yang disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 2004 yaitu Pengguna Anggaran, Bendahara Umum Negara/Daerah dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran. Tugas Bendahara secara jelas dalam UU adalah melaksanakan tugas kebendaharaan yang meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya (Pasal 10 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Penjelasannya).

            Pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada 18 Januari 2016

 

            Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mengamantkan agar pejabat/pegawai yang akan diangkat sebagai Bendahara harus memiliki sertifikat Bendahara. Pemilikan Sertifikat Bendahara tersebut diperoleh melalui Ujian Sertifikasi. Sesuai dengan bunyi pasal 1 angka 8 Perpres dimaksud, Ujian Sertifikasi adalah rangkaian proses uji secara objektif untuk menilai karakter, kompetensi, dan kemampuan untuk menjadi Bendahara berdasarkan standar kompetensi yang ditetapkan.

 

            Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2016 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Pengumuman Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PENG-2/PB/2016 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016, sedikit banyak memberi kepastian kepada publik dan stakeholder, menjadi bukti bahwa program ini bukanlah sekedar wacana, tetapi merupakan suatu konsep kebijakan yang mulai terimplementasi secara nyata.

 

  1. METODE PENELITIAN

 

Metode yang digunakan pada penulisan karya tulis ini adalah metode studi pustaka atau Library Research. Metode Studi pustaka adalah mengambil dan mengkaji teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang dibahas pada karya tulis ini berupa, tinjauan, sintesis atau ringkasan dan kepustakaan.

Ruang lingkup kegiatan studi pustaka pada karya tulis ini adalah mencakup kegiatan–kegiatan seperti mencari, mempelajari dan menganalisa literatur-literatur yang relevan. Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan). Data sekunder dalam penulisan ini meliputi literatur dari perpustakaan, internet serta sumber-sumber data sekunder lainnya.

 

  1. PEMBAHASAN

1.        Sertifikasi Bendahara

 

                PNS, anggota TNI, atau anggota Polri yang akan diangkat sebagai Bendahara (baik Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, maupun Bendahara Pengeluaran Pembantu) pada Satker Pengelola APBN harus memiliki Sertifikat Bendahara yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

                Program sertifikasi bendahara dilatarbelakangi oleh perlunya standardisasi terhadap kompetensi bendahara dalam melakukan tugasnya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, Bendahara Umum Negara, dalam hal ini Menteri Keuangan selaku Pembina Nasional Jabatan Fungsional Bendahara (penjelasan pasal 10 UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara), berwenang untuk melakukan pembinaan kompetensi kepada Bendahara. Pembinaan kompetensi tersebut dilakukan melalui proses sertifikasi bendahara yang mengacu pada pemenuhan atas standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

            Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada pasal 1 angka 7 berbunyi “Sertifikasi Bendahara adalah proses penilaian karakter, kompetensi, dan kemampuan atas keahlian dan ketrampilan untuk menjadi Bendahara yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui ujian sertifikasi”. Selain perpres tersebut, Sertifikasi Bendahara merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menurut Pasal 21 dan 25 PP tersebut, pejabat/pegawai yang akan diangkat sebagai Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran harus memiliki Sertifikat Bendahara yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk.

            Perpres Nomor 7 Tahun 2016  mengamantkan agar Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang akan diangkat sebagai Bendahara harus memiliki Sertifikat Bendahara. Sesuai dengan bunyi pasal 1 angka 6 Perpres dimaksud, Sertifikat Bendahara adalah keterangan tertulis dari pejabat yang berwenang sebagai pengakuan atas karakter, kompetensi, dan kemampuan seseorang untuk menjadi Bendahara. Sertifikat Bendahara dimaksud diterbitkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pada pasal 1 angka 8 Perpres dimaksud, Ujian Sertifikasi adalah rangkaian proses uji secara objektif untuk menilai karakter, kompetensi, dan kemampuan untuk menjadi Bendahara berdasarkan standar kompetensi yang ditetapkan.

            Sertifikasi Bendahara bertujuan untuk:

a.        Menentukan kelayakan dan memberikan pengakuan atas kompetensi Bendahara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN;

b.        Meningkatkan dan menjamin pemeliharaan mutu kompetensi Bendahara untuk melaksanakan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN;

c.        Meningkatkan profesionalisme Bendahara dalam pengelolaan keuangan negara; dan

d.        Mendukung tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Negara

 

            Idealnya, sertifikasi bendahara dilaksanakan sebelum seseorang diangkat sebagai Bendahara. Hal ini ditegaskan pada pasal 2 Perpres Nomor 7 tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN bahwa PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, harus memiliki Sertifikat Bendahara.

 

2.      Proses Sertifikasi Bendahara

           

                Terbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2016 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Pengumuman Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PENG-2/PB/2016 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016, memberi kepastian kepada publik dan stakeholder, bahwa program ini bukanlah sekedar wacana, tetapi merupakan suatu konsep kebijakan yang mulai terimplementasi secara nyata. Perumusan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akan menjadi landasan sekaligus arahan bagi seluruh pihak yang terkait dalam menjalankan, mengikuti serta mensukseskan program ini.

  1. Persyaratan untuk mengikuti Ujian Sertifikasi sebagaimana tertulis dalam Perpres meliputi :
  1. PNS, anggota TNI, atau anggota Polri;
  2. Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
  3. Golongan paling rendah II/b atau sederajat; dan
  4. Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Bendahara.

 

  1. Prosedur Pendaftaran Sertifikasi
  1.  

1)       Dokumen pendukung pendaftaran sertifikasi yang menjadi persyaratan:

a.        Persyaratan Umum:

a)        Formulir Pendaftaran Sertifikasi Bendahara yang berisi data diri calon peserta Sertifikasi;

b)       Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian;

c)        Fotokopi Surat Keputusan (SK) Kepangkatan/Golongan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian; dan

d)       Fotokopi sertifikat Diklat Bendahara yang diterbitkan oleh BPPK yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian.

e)        Surat usulan nama calon peserta sertifikasi dari kepala Satker.

f)        Pas foto ukuran 4x6 berwarna dengan latar belakang merah sebanyak 2 (dua) lembar.

 

b.        Persyaratan Tambahan

a)        Fotokopi SK penunjukan sebagai Bendahara bagi calon peserta yang menduduki jabatan Bendahara.

b)       Fotokopi sertifikat diklat persiapan Sertifikasi bagi calon peserta yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus diklat persiapan Sertifikasi;

c)      Fotokopi sertifikat Diklat Bendahara yang diterbitkan oleh lembaga diklat lainnya bagi calon peserta yang memiliki sertifikat diklat dimaksud; atau

d)      Fotokopi sertifikat profesi bendahara yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi bagi calon peserta yang memiliki sertifikat profesi dimaksud.

2)      Usulan dan kelengkapan persyaratan pendaftaran diajukan ke TUK yang telah ditetapkan oleh Unit Penyelenggara (TUK ditetapkan Unit Penyelenggara adalah KPPN di seluruh Indonesia).

 

3)      Pengumuman pelaksanaan ujian dan hasil melalui:

a)      Surat kepada sekretaris jenderal Kementerian Negara/Lembaga;

  1. Situs resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan/atau
  2. Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang bersangkutan

 

            Kriteria pokok kelulusan ujian yaitu memenuhi nilai minimal ujian sertifikasi baik aspek knowledge (pengetahuan), skill (keterampilan), dan attitude (sikap). Garis besar materi yang diujikan didasarkan pada standar kompetensi bendahara.

            Kepada peserta yang lulus Ujian Sertifikasi diberikan gelar BNT oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan  selama sertifikat bendahara masih berlaku, yang ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan. Contohnya Rusdi Rustam, BNT. BNT sendiri singkatan dari Bendahara Negara Tersertifikasi, dan digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan kebendaharaan.

            Kegiatan sertifikasi bendahara diharapkan mampu menciptakan bendahara-bendahara yang memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas yang harus diembannya. Keuangan negara yang dikelola oleh pegawai yang berkompenten akan tercipta pola tata kelola yang efektif dan akuntabel. Selain itu adanya sertifikasi bendahara ini diharapkan eksistensi Bendahara dapat diakui dengan lebih baik sehingga akan mempermudah dalam melaksanakan pembinaan baik dalam bidang karir maupun pemberian kompensasi yang sesuai.

 

 

3.        Profesionalisme Bendahara Bersertifikat

 

                Seseorang dapat dikatakan profesional manakala memiliki dua hal pokok, yaitu keahlian (kompetensi) yang layak sesuai bidang tugasnya dan pendapatan yang layak sesuai kebutuhan hidupnya. Profesional yang mempunyai makna yaitu berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, (KBBI, 1994). Sedangkan profesionalisme adalah tingkah laku, keahlian atau kualitas dan seseorang yang professional (Longman, 1987).

Secara lebih rinci bendahara pengeluaran profeosional tergambar dari fungsi dan tugas bendahara pengeluaran yang dijabarkan dalam Pelaksanaan tugas kebendaharaan (berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012) meliputi:

  1. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya
  2. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK
  3. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
  4. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya
  5. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas negara
  6. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP, dan
  7. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN

 

            Apakah sertifikasi bendahara ini dapat menjawab keraguan masyarakat akan kompetensi Bendahara dan independensi mereka?  Jawabannya “iya”. Karena disamping menilai keterampilan dan keahlian, sertifikasi ini menilai karakter atau sikap bendahara dalam menjalankan amanatnya sebagai pengelola keuangan negara. Dengan adanya sertifikasi ini, hanya Bendahara yang memiliki integritas dan profesionalisme dalam karakternya yang akan tetap menjabat sebagai Bendahara. Hal ini menjawab keraguan masyarakat mengenai integritas yang dimiliki oleh seorang bendahara sehingga tendensi perilaku kompromis atau bahkan koruptif pada jabatan bendahara dapat ditekan hingga titik nol. Begitu pula dengan keahlian dan keterampilan Bendahara yang terukur dengan standar kompetensi menjadikan bendahara yang menjabat merupakan bendahara-bendahara terpilih yang memahami peraturan dan keterampilan teknis sehingga kerugian negara akibat kesalahan pembukuan dapat ditekan semaksimal mungkin.

            Bendahara yang memiliki integritas, keterampilan dan keahlian serta profesionalisme akan mengerti bahwa dalam menjalankan tugasnya mereka harus bersikap independen tanpa adanya intervensi dari manapun. Hal ini akan didukung oleh penetapan jabatan fungsional yang saat ini masih dalam proses pembentukan oleh Kementerian Keuangan.

             Sertifikasi bendahara dilakukan dengan menggunakan beberapa metode ujian yang dapat memberikan garansi prediktif atas kompetensi seseorang bahwa orang tersebut layak untuk menjadi Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran. Sertifikasi merupakan solusi yang paling tepat  untuk menjawab keraguan masyarakat mengenai perilaku koruptif atau kerugian negara yang diakibatkan oleh Bendahara. Sertifikasi menjawab keraguan para stakeholder Bendahara, seperti para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan bahkan bagi Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara yang reliable. Terakhir, sertifikasi menjawab kebimbangan Bendahara terkait pengembangan kompetensinya yang selama ini kurang diperhatikan.

            Pengembangan dan peningkatan kompetensi bendahara juga akan terbangun melalui kegiatan Sertifikasi bendahara ini karena salah satu syarat agar dapat mengikuti ujian Sertifikasi bendahara adalah telah mengikuti dan dinyatakan lulus diklat bendahara. Pemeliharaan kompetensi bendahara juga terus dijaga melalui kegiatan surveillance dan adanya syarat keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan profesi minimal dalam 2 (dua) tahun sekali apabila akan melakukan perpanjangan sertifikat.

            Pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh bendahara yang kompeten akan menjadikan kinerja pelaksanaan anggaran yang lebih baik ke depannya. Selain itu, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, dalam hal ini Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara juga akan lebih baik.

 

 

  1. KESIMPULAN

 

            Pasca terbitnya PP No.7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satker Pengelola APBN, sejumlah dinamika perkembangan dan progress pelaksanaan program sertifikasi. Sertifikasi Bendahara adalah proses penilaian karakter, kompetensi, dan kemampuan atas keahlian dan keterampilan untuk menjadi Bendahara yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui Ujian Sertifikasi.

            Bendahara sebagai wakil dari menteri keuangan dalam pengelolaan keuangan negara adalah pejabat fungsional yang seharusnya bebas dari intervensi atasannya secara struktural. Akan tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak Bendahara dengan kompetensi yang tidak seragam dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Masih ditemui Bendahara yang tidak paham atas aturanaturan hukum tentang kebendaharaan, adanya perbedaaan pemahaman atau multi tafsir atas suatu peraturan, kesenjangan pengetahuan, serta kurangnya keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja Bendahara dalam melaksanakan tugasnya, dan lain-lain. Hal-hal ini akan menimbulkan masalah dan akan berpengaruh pada kualitas pengelolaan keuangan negara.

            Salah satu cara untuk memastikan bahwa jabatan bendahara diisi oleh orang-orang yang berkompeten dan professional adalah dengan adanya sertifikasi bendahara. Tujuan Sertifikasi Bendahara Sertifikasi bendahara bertujuan untuk menentukan kelayakan dan memberikan pengakuan atas kompetensi bendahara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN, meningkatkan dan menjamin pemeliharaan mutu kompetensi bendahara untuk melaksanakan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN, meningkatkan profesionalisme bendahara dalam pengelolaan keuangan negara, dan mendukung tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara.

            Sertifikasi bendahara ini dapat menjawab keraguan masyarakat akan kompetensi Bendahara dan independensi. Karena disamping menilai keterampilan dan keahlian, sertifikasi ini menilai karakter atau sikap bendahara dalam menjalankan amanatnya sebagai pengelola keuangan negara. Dengan adanya sertifikasi ini, hanya Bendahara yang memiliki integritas dan profesionalisme dalam karakternya yang akan tetap menjabat sebagai Bendahara. Hal ini menjawab keraguan masyarakat mengenai integritas yang dimiliki oleh seorang bendahara sehingga tendensi perilaku kompromis atau bahkan koruptif pada jabatan bendahara dapat ditekan hingga titik nol. Begitu pula dengan keahlian dan keterampilan Bendahara yang terukur dengan standar kompetensi menjadikan bendahara yang menjabat merupakan bendahara-bendahara terpilih yang memahami peraturan dan keterampilan teknis sehingga kerugian negara akibat kesalahan pembukuan dapat ditekan semaksimal mungkin.

            Peserta yang lulus Ujian Sertifikasi diberikan gelar BNT oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan  selama sertifikat bendahara masih berlaku, yang ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan. Gelar BNT merupakan gelar profesi yang diberikan kepada bendahara yang lulus ujian sertifikasi dan sertifikat tersebut berlaku selama 5 tahun.

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;

www.kompasiana.com › Ekonomi, Sertifikasi Bendahara Menuju Bendahara yang profesional 18 Oktober 2016, diakses 10 Agustus 2020

http://djpb.kemenkeu.go.id, Majalah Treasuri Indonesia, 2016


Sumber :

Penulis :

Editor :

Berita Terkait

BERITA POPULER
BERITA TERBARU
ARSIP